DOKTER PERUSAHAAN

DOKTER PERUSAHAAN

1. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

  • Telah menyelesaikan Pendidikan Dokter, dan
  • Memiliki sertifikat pelatihan bidang Hiperkes dan Keselamatan Kerja bagi Dokter Perusahaan yang dikeluarkan oleh Balai Besar K3 dan jejaringnya, dan
  • Memiliki pengalaman kerja di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) minimal 2 tahun.

2. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

  • Hak Pemohon
    • Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
    • Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
    • Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi
    • Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
    • Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.
  • Kewajiban Pemegang Sertifikat
    • Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
    • Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
    • Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
    • Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

3. Proses Sertifikasi

NoProses Sertifikasi
1Proses Pendaftaran
  • LSP menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema, jenis, aturan, proses, hak dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
  • Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti
    • Copy Ijazah Pendidikan(minimal D3/Sederajat)
    • Copy Sertifikat Pelatihan bidang K3
    • Copy/Surat pengalaman kerja bidang K3 (minimal 2 th)
    • Copy KTP/Paspor
    • Pas foto terbaru 3×4 background merah (2 lembar)
  • Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang relevan
  • Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
  • LSP Balai Besar K3 menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
  • Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.
2Proses Asesemen
  • Asesmen skema sertifikasi Ahli K3 direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
  • LSP Balai Besar K3 menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
  • Asesor melakuan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
  • Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
  • Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02.
  • Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen / uji kompetensi.
3Proses Uji Kompetensi
  • Uji kompetensi Ahli K3 dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode
  • Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP Balai Besar K3.
  • Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM
  • Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti uran bukti VATM direkomendasikan “Kompeten” dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Belum Kompeten”.
  • Assesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP.
4Keputusan Sertifikasi
  • LSP Balai Besar K3 menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk :
    • mengambil keputusan sertifikasi;
    • melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
  • Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis
  • Tim teknis LSP yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi
  • Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara
  • Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP Balai Besar K3 berdasarkan berita acara rapat tim teknis
  • LSP menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu (masa berlaku 3tahun)
  • Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.
5Pembekuan&Pencabutan Sertifikat
  • Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika seorang pemegang sertifikat:
    • Melanggar ketentuan pemegang sertifikat
    • Melanggar ketentuan disiplin peserta didik.
    • Menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan
    • Mencemarkan nama baik LSP Balai Besar K3.
  • LSP Balai Besar K3 akan melakukan pencabutan sertifikat apabila tidak mengindahkan peringatan yang telah diberikan dalam penyalahgunaan sertifikat
6Surveilan Pemegang Sertifikat
  • Pelaksanaan surveilen oleh LSP Balai Besar K3 dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi.
  • Surveilan dilakukan secara priodik minimal sekali dalam satu tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi.
  • Proses surveilan dilakukan dengan metode analisis logbook, konfirmasi dari atasan langsung atau konfirmasi pihak ke-3, kunjungan ke tempat kerja maupun metode lain yang memungkinkan untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi pemegang sertifikat kompetensi.
  • Hasil surveilan dicatat dalam data base pemegang sertifikat di LSP Balai Besar K3.
7Proses Sertifikasi Ulang
  • LSP Balai Besar K3 tidak melakukan proses sertifikasi ulang dan disarankan untuk sertifikasi ulang melalui LSP P3 yang relevan.
8Penggunaan SertifikatPemegang sertifikat harus menandatangani persetujuan untuk:
  • Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi
  • Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
  • Tidak menggunakan sertifikat yang dapat merugikan LSP Balai Besar K3 dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP Balai Besar K3 dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan
  • Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP Balai Besar K3 dan mengembalikan sertifikat kepada LSP Balai Besar K3.
9Banding
  • LSP Balai Besar K3 memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.
  • Banding dilakukan maksimal 1 hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan
  • LSP Balai Besar K3 menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding
  • LSP Balai Besar K3 membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding
  • LSP Balai Besar K3 menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak
  • Keputusan banding selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP
  • Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.